Shali, seorang Associate di ABNR, memfokuskan praktiknya pada proyek & energi, real estat, investasi langsung asing (foreign direct investment atau “FDI”) dan penerbangan.

Di bidang proyek & energi, Shali menangani berbagai proyek pembangkit listrik, memberi advis kepada klien internasional dan bekerja sama dengan firma hukum internasional yang terkemuka dalam pendirian dan perizinan Produsen Listrik Independen (Independent Power Producers atau “IPP”). Shali juga memiliki spesialisasi pada isu terkait konstruksi, termasuk membantu klien untuk menyiapkan kontrak konstruksi berbasis FIDIC termasuk untuk membangun fasilitas pertambangan dan perusahaan penyedia pusat data (data center). Pekerjaan terbarunya termasuk membantu Geo Energy Resources dalam proyek senilai USD 151 juta pada Transaksi Pembangunan Jalan Batu Bara dan Pelabuhan. 

Di bidang real estat, Shali memberi advis kepada klien internasional dan domestik tentang kepatuhan terhadap hukum real estat Indonesia, termasuk pembebasan lahan, perencanaan tata ruang, konversi sertifikat tanah dan perizinan tanah. Pekerjaan terbarunya mencakup transaksi pembebasan lahan untuk proyek Produsen Listrik Independen, resor dan hotel, dan pengadaan lahan pertambangan.

Di bidang FDI, Shali membantu klien internasional dan domestik dalam pendirian bisnis, memastikan kepatuhan terhadap peraturan investasi dan sistem perizinan Indonesia.

Di bidang penerbangan, Shali juga mengerjakan serangkaian transaksi penerbangan, termasuk transaksi penyewaan, pengambilalihan, dan pendaftaran pesawat udara. 

Shali lulus dengan predikat cumlaude dari Universitas Indonesia pada tahun 2022, di mana ia mengambil jurusan Hukum Publik Internasional. Selama berada di kampus, Shali aktif berpartisipasi dalam kompetisi peradilan semu internasional dan memenangkan beberapa penghargaan bergengsi. Sebelum bergabung dengan ABNR, Shali berpraktik hukum di firma hukum infrastruktur terkemuka, membuatnya memiliki pengalaman dalam berbagai praktik hukum, termasuk proyek infrastruktur nasional, proyek kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), dan hukum korporasi.