Fina bergabung dengan ABNR pada tahun 2007 dan menjadi partner pada bulan Januari 2019. Fina memfokuskan praktiknya pada pembiayaan dan pengembangan proyek, merger & akuisis (M&A), serta investasi asing langsung (FDI).

Fina dipuji sebagai “Next Generation Partner” untuk Proyek & Energi dan direkomendasikan untuk Perbankan & Keuangan oleh The Legal 500 Asia Pacific, dan diakui sebagai “Highly Regarded” untuk Pembiayaan Proyek oleh IFLR 1000. Fina juga dipuji sebagai “leading women lawyer” di Indonesia oleh IFLR1000 Women Leaders - Asia-Pacific, dan sebagai salah satu dari “Indonesia’s top 50 up-and-coming future legal leaders” oleh Asia Business Law Journal (ABLJ).

Dalam pembiayaan & pengembangan proyek, Fina sangat berpengalaman dalam memberikan nasihat hukum kepada pemberi pinjaman dan sponsor tentang pembiayaan proyek pembangkit listrik, termasuk analisis risiko terkait dan semua aspek rezim peraturan Indonesia. Selama bertahun-tahun, Fina telah terlibat dalam berbagai proyek pembangkit listrik terbesar di Indonesia, termasuk Proyek Perluasan Paiton, Proyek Perluasan Tanjung Jati B, Proyek Sarulla, Proyek PLTA Wampu, Proyek PLTA Semangka, Proyek KPBU Jawa Tengah, Proyek Ekspansi Cirebon, Tanjung Jati Proyek B 5 & 6, serta proyek Panas Bumi Muara Laboh dan Rantau Dedap. Dalam proyek infrastruktur lainnya, Fina merupakan anggota kunci tim ABNR yang memberikan nasihat hukum tentang pengadaan, pembiayaan, dan pengembangan proyek limbah menjadi energi, pengolahan limbah, dan pasokan air.

Fina juga menjadi anggota tim ABNR yang membantu perusahaan proyek yang mengembangkan pembangkit listrik tenaga pasang surut dan jembatan terapung senilai USD 550 juta di Palmerah, provinsi Nusa Tenggara Timur - ini adalah proyek pembangkit listrik tenaga pasang surut pertama di Indonesia dan diyakini sebagai yang terbesar di dunia saat ini.

Di sektor infrastruktur lainnya, Fina juga termasuk anggota tim ABNR yang baru-baru ini membantu konsorsium pemberi pinjaman domestik dan internasional untuk “Pembiayaan Skema Pinjaman Wali Amanat” senilai USD 1,846 miliar yang diberikan kepada PT Pertamina EP Cepu (anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh perusahaan energi negara Indonesia, PT Pertamina Persero) untuk pengembangan proyek gas Jambaran-Tiung Biru -- pembiayaannya terdiri dari fasilitas konvensional senilai USD 1.746.400.000 dan fasilitas Wakala berbasis Syariah USD 100.000.000.

Pada saat ini, Fina merupakan penasihat hukum PT Kereta Cepat Indonesia China (perusahaan proyek untuk pengembangan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung senilai USD 5,9 miliar), dalam melakukan tinjauan retrospektif kontrak EPC dan uji tuntas terbatas retrospektif terhadap anggota konsorsium proyek yang berbasis di Tiongkok, dan kapasitas serta otorisasi mereka untuk menandatangani kontrak EPC.

Dalam merger & akuisisi (M&A), Fina adalah anggota tim ABNR yang menangani aspek Indonesia dari akuisisi Equis Energy senilai USD 5 miliar oleh Mitra Infrastruktur Global pada tahun 2018, yang merupakan kesepakatan energi terbarukan terbesar yang pernah ada di Indonesia. Aset Equis yang tercakup dalam kesepakatan itu terdiri dari delapan proyek energi terbarukan yang sedang dibangun atau siap sekop.

Dalam investasi asing langsung (FDI), Fina kerap memberi nasihat hukum di seluruh spektrum hukum FDI di Indonesia, termasuk Daftar Negatif (daftar lengkap sektor-sektor yang sepenuhnya terbuka, sebagian terbuka atau tertutup sepenuhnya untuk FDI), persyaratan hukum untuk pendirian perusahaan FDI, dokumentasi, penggunaan OSS (Online Single Submission System – sistem online baru Indonesia untuk perizinan dan persetujuan perusahaan), mengakses fasilitas dan insentif khusus, masalah regulasi dan kepatuhan, dan semua aspek yang terkait dengan melakukan bisnis sebagai asing penanam modal di Indonesia.

Fina menyandang gelar LL.M dalam hukum bisnis internasional dari Universitas Tilburg di Belanda dan diakui oleh IFLR 1000 sebagai “Highly Regarded” dalma bidan Pembiayaan Proyek.