Kami memberikan nasihat hukum kepada bursa global, asosiasi industri, bank dealer dan bank kliring internasional, pialang berjangka dan perantara pedagang efek, platform perdagangan, korporasi, serta investor mengenai derivatif, pembiayaan efek, dan pembiayaan terstruktur di Indonesia. Sejak Januari 2025, ketika pengawasan derivatif keuangan dialihkan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), pengaturan derivatif dibedakan berdasarkan aset atau instrumen yang mendasarinya: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk derivatif berbasis efek dan aset keuangan digital, Bank Indonesia untuk derivatif pasar uang dan valuta asing, serta Bappebti untuk perdagangan berjangka komoditi. Kami memberikan nasihat hukum dalam ketiga rezim pengaturan tersebut.

Untuk derivatif yang diperdagangkan di bursa dan derivatif yang dikliringkan, kami memberikan nasihat hukum kepada bursa global dan bank kliring mengenai akses ke pasar Indonesia, pendaftaran, serta perizinan kegiatan usaha berjangka dan transaksi di luar bursa (OTC) yang dikliringkan, termasuk perdagangan di bursa luar negeri melalui pialang berjangka Indonesia yang berizin. 

Selama beberapa dekade, kami menyusun pendapat hukum awal mengenai pengakhiran transaksi dan perjumpaan utang (close-out netting) berdasarkan hukum Indonesia, beserta pendapat hukum mengenai agunan berdasarkan hukum Indonesia, bagi asosiasi industri derivatif di luar bursa global. Selama beberapa tahun, kami juga menyusun pendapat hukum mengenai perjumpaan utang (netting) berdasarkan hukum Indonesia atas dokumentasi kliring bagi suatu asosiasi industri berjangka global untuk kepentingan para anggotanya. Kami juga memberikan nasihat hukum mengenai kliring melalui lembaga kliring sentral domestik untuk derivatif pasar uang dan valuta asing, akuisisi dan perizinan pialang berjangka, serta penawaran kontrak atas selisih (contracts for difference atau CFD) dan derivatif berbasis efek.

Untuk derivatif OTC bilateral yang tidak dikliringkan dan pembiayaan efek, kami secara rutin memberikan nasihat hukum kepada bank dealer internasional mengenai dokumentasi ISDA dan Credit Support Annex, GMRA, GMSLA, serta MSFTA dengan pihak lawan transaksi di Indonesia, serta memberikan pendapat hukum yang disusun secara khusus bagi masing-masing bank mengenai kapasitas hukum dan pengakhiran transaksi serta perjumpaan utang (close-out netting), termasuk sehubungan dengan pihak lawan transaksi berupa badan usaha milik negara dan bank sentral. Kami memberikan nasihat hukum mengenai persyaratan margin di Indonesia untuk derivatif yang tidak dikliringkan secara terpusat serta agunan dengan pengalihan hak kepemilikan. Pada kedua segmen tersebut, kami memberikan nasihat hukum kepada korporasi dan lembaga keuangan mengenai lindung nilai, termasuk swap suku bunga, swap lintas mata uang, dan transaksi domestic non-deliverable forward.

Di bidang pembiayaan terstruktur, kami memberikan nasihat hukum kepada originator, emiten, penata transaksi, serta investor mengenai sekuritisasi domestik dan lintas negara, surat utang terstruktur (structured notes) dan produk terstruktur lainnya, serta pembiayaan piutang, termasuk penjualan piutang melalui pengalihan (cessie) dan pembiayaan rantai pasok. Pengalaman kami mencakup transaksi sekuritisasi pertama dari jenisnya atas piutang layanan beli sekarang bayar nanti yang berasal dari perusahaan pembiayaan, dengan penerbitan efek melalui Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA). Kami juga memberikan nasihat hukum kepada bank internasional dan grup usaha multinasional mengenai penataan struktur serta keberlakuan dan pelaksanaan secara hukum atas pengaturan pengelolaan kas terpusat (cash pooling) lintas negara.